Author name: sanabil

Gili Trawangan yang dikenal sebagai ikon pariwisata bahari kelas dunia, dalam kenyataannya menyimpan luka sosial yang mendalam. Konflik agraria, perebutan ruang hidup, dan penetrasi kepentingan korporasi atas nama investasi telah membentuk lanskap baru yang jauh dari cita-cita keadilan sosial. Buku ini berupaya menyingkap tabir realitas tersebut, bukan sekadar sebagai laporan peristiwa, tetapi sebagai refleksi kritis terhadap relasi kuasa, watak kebijakan negara, serta praktik hukum yang sering kali berjarak dengan kepentingan rakyat.

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan tantangan global yang kini menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Dalam konteks ini, transformasi menuju ekonomi hijau tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap negara di dunia. Buku “Pajak Hijau dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” hadir sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan mengenai peran instrumen fiskal, khususnya pajak hijau,

Sertifikasi pesantren dipandang perlu sebagai instrumen yang mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan keberlanjutan program dan layanan pesantren di era modern. Integrasi moderasi beragama dalam sistem ini diharapkan dapat memperkaya karakter pendidikan pesantren sehingga tetap berakar pada tradisi, namun progresif menghadapi dinamika zaman.

Buku Hukum Pariwisata di Indonesia Pasca Omnibus Law menguraikan perubahan mendasar dalam regulasi kepariwisataan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya. Reformasi hukum ini membawa penyederhanaan perizinan, penyeragaman standar usaha, serta penguatan investasi sebagai strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata nasional. Melalui skema Perizinan Berbasis Risiko, berbagai jenis usaha pariwisata kini diklasifikasikan sesuai tingkat risiko sehingga proses perizinan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan.

Hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kebutuhan energi, tuntutan transparansi, serta kewajiban menjaga keberlanjutan lingkungan. Kerangka hukum utama sektor ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pembaruan regulasi ini menegaskan penguatan pengawasan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam, penataan sistem perizinan, serta peningkatan kewajiban pelaku usaha dalam penambangan yang berwawasan lingkungan.

Buku ini menyoroti urgensi transformasi pendidikan Islam agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan teknologi masyarakat kontemporer. Pendidikan Islam tidak semata berperan sebagai media transmisi nilai-nilai keagamaan, melainkan juga sebagai ruang pembentukan karakter dan kepribadian yang menghargai keberagaman, menumbuhkan toleransi, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Nilai-nilai universal Islam seperti al-‘adl (keadilan), al-musawah (persamaan), dan rahmatan lil ‘alamin (kasih sayang bagi semesta alam) menjadi landasan filosofis yang menuntun arah pembaruan sistem pendidikan agar tetap kontekstual dan relevan dengan realitas sosial modern tanpa kehilangan spiritualitasnya.