Penulis:
- Ahwan, S.H., M.H.
Editor:
- Dr. Ufran, SH., MH.
Layout:
- Sanabil Creative
desain cover:
- Sanabil Creative
Dimensi dan Jumlah Halaman:
- 15,5 x 23 cm (161 hlm)
- Tahun Perencanaan Terbit : 2025
Salah satu bidang yang menjadi tujuan reformasi adalah hukum. Perwujudan tuntutan reformasi dalam bidang tersebut utamanya adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh fakta yang ditunjukkan oleh pemerintahan orde baru dimana terjadi begitu banyak korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Khusus mengenai isu korupsi, data menunjukan bahwa kerugian keuangan negara akibat korupsi dari pemerintahan sebelumnya begitu sangat luar biasa. Hal ini berdampak langsung pada berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, kesejahteraan, tingginya angka kemiskinan dan masalah turunan lainya.
Rangkaian aspirasi-aspirasi tersebut menuntut tindakan nyata dan komprehensif dalam bentuk perubahan dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik serta suatu konsepsi baru yang mampu menggambarkan hubungan rakyat dan negara yang lebih demokratis. Implementasi dari tindakan tersebut dapat tercapai dengan kerangka dialog yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan proses yang demikian, aspirasi maksimal dari masyarakat akan dapat terwujud serta mampu menciptakan akuntabilitas yang tinggi.
Selain itu, label negara yang berdasar atas hukum yang disematkan pada Indonesia selama ini, dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan secara faktual belum mampu menciptakan cetak biru dan desain makro yang dirancang secara komprehensif. Praktik yang dilakukan selama ini hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral saja. Hal ini kontras dengan konsepsi sistem hukum itu sendiri yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait antara satu dengan lainya. Ketiga elemen dasar yang mencakup norma hukum, lembaga hukum maupun kultur hukum dalam masyarakat harus mendapatkan porsi yang seimbang dalam konteks pembangunan hukum.
John Girling, salah satu peneliti senior di Australian National University menempatkan korupsi sebagai “Symptom” dan bukan “Disease”. Sebagai sebuah “symptom”, tentu pemahaman hal-hal mendasar terkait korupsi menjadi suatu hal yang mutlak. Dalam dialektika akademik, bahasan terkait dengan tindak pidana korupsi telah bergeser menjadi bahasan yang luas, dengan demikian, bahasan buku ini terkesan pendek namun padat. Sebab tujuan awalnya bukanlah sebagai instrumen yang terlalu mendetail namun hanya sebagai pemantik dan guidance bagi mahasiswa untuk menggali lebih jauh.
Di sisi lain, dalam perspektif penulis, penyusunan Buku tindak pidana korupsi ini mampu merepresentasikan secara utuh nilai-nilai dasar Ber-AKHLAK khususnya nilai akuntabilitas. Oleh karena demikian, Buku ini tidak hanya sekedar sebagai pedoman pembelajaran yang mampu membangun kesadaran dan daya kritis mahasiswa, tetapi proses dan kontennya merupakan wujud implementasi nilai-nilai Ber-AKHLAK bagi penulis.