Author name: sanabil

Guna pengembangan suatu “usaha”, perseorangan atau badan hukum memerlukan dana tambahan dari lembaga keuangan yang ada (umumnya perbankan) melalui pinjaman/kredit. Lembaga Keuangan pada umumnya hanya dapat memberikan pinjaman atau kredit apabila perseorangan atau badan yang bersangkutan memiliki suatu jaminan yang dapat menjamin bahwa pinjamannya akan “dapat” dilunasi. Jaminan yang bersangkutan dapat berupa perorangan (borgtoch) dan

“Hijrahku” adalah cerita tentang pencarian jati diri, keberanian untuk meninggalkan yang lama, dan tekad untuk menjemput yang baru. Dalam perjalanan ini, kita diajak merenung tentang arti hijrah dalam konteks spiritual, sosial, dan pendidikan serta bagaimana kita dapat tumbuh dan berkembang melalui proses ini.

Buku ini memuat kebijakan strategis, program kegiatan, serta aksi nyata warga sekolah dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, kolaboratif, dan unggul (Anak Balong).
Selain itu, kisah perjuangan, pengorbanan, serta rasa kepedulian, empati, dan simpati terhadap sesama warga sekolah terurai dalam lembaran buku ini.

Setiap detail cerita menceritakan anak-anak yang berani menghadapi tantangan, menerima perubahan, dan menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan kehidupan.

Karena berkembangnya pandangan bahwa dalam berakad atau dalam membuat suatu perjanjian atau perbuatan hukum lainnya harus terhindar dari unsur riba, gharar dan maisir, maka bermuncullah pemahaman bahwa segala Lembaga pembiayaan sebaiknya berlandaskan diri pada unsur-unsur syara’ yang diperkenankan syariat Islam agarterhindar dari unsur riba, gharar dan maisir tersebut.
Atas dasar pemahaman di atas maka disusunlah buku “Akad Akad Pembiayaan Berdimensi Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan” ini agar dapat dipakai sebagai pegangan mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Negeri Mataram dan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri dalam perkuliahan mata kuliah Lembaga Pembiayan ataupun menjalankan tugas akhir/Skripsi bagi mereka yang berkehendak membahas masalah Lembaga Pembiayaan ini.

Gelar Tuan Guru mulai mengalami pergeseran makna bila dibandingkan dengan tahun 70-an atau tahun tahun sebelumnya. Banyak masyarakat sekarang adalah kaum terpelajar yang memiliki pengetahuan agama yang hampir sepadan dan seragam. Cukup banyak orang-orang yang pintar, termasuk lulusan Makkah, Madinah, Kairo yang dijadikan persyaratan untuk menyebut seseorang sebagai Tuan Guru. Namun, tidak sedikit proses legitimasi pengangkatan mereka sebagai Tuan Guru tidak terjadi. Tidak perlu disanksikan bahwa jumlah orang yang berilmu atau memiliki pengetahuan setara dengan Tuan Guru juga banyak. Karena itulah, saat ini sebenarnya telah terjadi perubahan nilai dan makna Tuan Guru menjadi seorang cendikiawan.
Buku ini sangat menarik sebab di jelaskan tentang penelusuran dan jejak jejak dakwah tuan guru di pulau Lombok, perjuangan tuan guru di bidang pendidikan dan politik.

Secara sempit dalam Hukum Keluarga Islam dapat dibicarakan bagaimana terbentuknya Hukum Keluarga Islam itu melalui Hukum Perkawinan Islam, sedangkan secara luas yang termasuk Hukum Keluarga Islam adalah segala aturan atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan Hukum Keluarga bagi orang yang beragama Islam, diantaranya adalah Hukum Perkawinan Islam (munakahat) itu sendiri, Hukum Kewarisan Islam (Al-Farai’d), Hibah dan wasiat menurut ketentuan Hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan Hukum Perkawinan Islam (munakahat) itu sendiri, Hukum Kewarisan Islam (Al-Farai’d), Hibah dan wasiat itu sendiri buku ini disusun dengan judul Hukum Keluarga Islam sebagai Al-Ahwal Asy-Syar’iyyah fi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang kini masih dan/atau sedang berlaku di Indonesia.

Buku ini terdiri dari delapan Bab yang disusun mulai dari hal-hal yang mendasar seperti arti pentingnya lembaga kepailitan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitor dengan kreditor-kreditornya, pengertian kepailitan dan sebab terjadinya, dasar hukum, sejarah pengaturan kepailitan, teori-teori yang berkaitan dengan kepailitan, pengertian-pengertian debitor-kreditor, pihak yang dapat dijatuhi putusan pailit, pihak-pihak yang mengajukan permohonan pailit, proses pengajuan permohonan pailit sampai dengan putusan pailit serta upaya hukum.

buku ini secara keseluruhan mengulas beberapa jenis perjanjian tertentu yang tercantum dalam KUH. Perdata, yang kemudian karena adanya kebebasan berkontrak perjanjian tersebut berkembang menjadi satu kesatuan dalam suatu jenis hubungan hukum (berupa perjanjian) tersendiri, seperti Sewa Beli, Sewa Guna Usaha.