Buku dalam Proses

John Girling, salah satu peneliti senior di Australian National University menempatkan korupsi sebagai “Symptom” dan bukan “Disease”. Sebagai sebuah “symptom”, tentu pemahaman hal-hal mendasar terkait korupsi menjadi suatu hal yang mutlak. Dalam dialektika akademik, bahasan terkait dengan tindak pidana korupsi telah bergeser menjadi bahasan yang luas, dengan demikian, bahasan buku ini terkesan pendek namun padat. Sebab tujuan awalnya bukanlah sebagai instrumen yang terlalu mendetail namun hanya sebagai pemantik dan guidance bagi mahasiswa untuk menggali lebih jauh.
Di sisi lain, dalam perspektif penulis, penyusunan Buku tindak pidana korupsi ini mampu merepresentasikan secara utuh nilai-nilai dasar Ber-AKHLAK khususnya nilai akuntabilitas. Oleh karena demikian, Buku ini tidak hanya sekedar sebagai pedoman pembelajaran yang mampu membangun kesadaran dan daya kritis mahasiswa, tetapi proses dan kontennya merupakan wujud implementasi nilai-nilai Ber-AKHLAK bagi penulis.

Dalam memahami pengertian hukum islam, ada istilah-istilah penting yang dapat digunakan yakni : syariah, fiqih, dan hukum Islam itu sendiri. Penggunaan ketiga istilah tersebut terkadang saling tertukar karena adanya pemahaman yang tidak tepat. Karena itu, perlu dijelaskan telebih dahulu makna atau pengertian dari masing-masing istilah tersebut, terutama hubungan antara syariah tersebut dengan fiqih.

Pada dasarnya, fiqh muamalah dalam Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dan fleksibel, seperti keadilan, transparansi, dan tidak adanya penindasan. Namun, sistem hukum klasik yang terbentuk pada masa itu tentunya tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas sosial dan ekonomi yang berkembang saat ini. Dengan demikian, munculnya inovasi hukum dalam muamalah adalah sebuah keniscayaan untuk menjawab kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syariat Islam. Inovasi ini, yang sering disebut sebagai fiqh muamalah kontemporer, mengarah pada upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan esensi ajaran yang terkandung di dalamnya.
Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai fiqh muamalah, baik dalam perspektif klasik maupun dinamika yang berkembang dalam konteks modern.

Buku ini menjabarkan tentang materi Pengantar Hukum Pidana, Sejarah Hukum Pidana, Yurisdiksi Hukum Pidana Menurut Waktu dan Tempat, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Sistem Pemidanaan, Pengantar Cybercrime, dan Penanggulangan Cybercrime.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang topik film animasi dan integrasi bangsa yang dapat di selesaikan dengan tepat waktu.

Buku ini menyajikan kebijakan daerah yang telah diterapkan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta tantangan dan solusi yang ditemui dalam implementasinya. Melalui analisis kebijakan dan praktik terbaik yang ada, diharapkan buku ini dapat memberikan inspirasi dan referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat untuk lebih aktif berperan dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia.

Dua bab pertama membahas kekayaan Nabi Muhammad dan yang kedua tentang kehidupan seksualitas Nabi. Pada judul Investigasi Kekayaan Nabi Muhammad, pada hakekatnya penulis ingin memaparkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang kaya raya berdasarkan data informasi kekayaannya. Penulis ingin menepis gambaran miskin hingga tidur pun hanya beralaskan pelepah kurma yang kemudian membekas di punggungnya. Selanjutnya, masih seputar biografi Nabi Muhammad, tetapi menyisisir data laporan yang terekam dalam hadist seputar kehiduapn seksualitas Nabi bersama para istrinya.

Naskah tulisan ini diterbitkan dengan maksud memberikan
informasi dan pengetahuan kepada para pembaca tentang Zakat dan
keadilan terutama para pengurus Badan Amil zakat dan lembaga amil
zakat seluruh tingkatan di Indonesia.

Mengingat luasnya ruang lingkup Hukum Kesehatan, maka itu buku ini hanya membicarakan tenaga medis (dokter) saja dengan segala hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran, termasuk kewajiban untuk membuat, Rekam Medis setelah terjadinya hubungan hukum (dalam bentuk perjanjian terapiutik), kemungkinan terjadinya Malapraktik, euthanasia dan penegakan hukumnya.