Buku dalam Proses

Buku ini hadir di tengah kegamangan peradaban hukum. Kita sedang berdiri di hadapan “tikungan tajam” peradaban, sebuah “titik infleksi” di mana kemajuan teknologi melesat melampaui kemampuan nalar hukum untuk mengejarnya. Hukum, yang selama ribuan tahun berjalan dalam ritme linear, kini berhadapan dengan kebangkitam AI dan big data. Ketika perubahan terjadi terlalu cepat dan tak terkendali, […]

Penulis menyadari bahwa banyak peserta didik merasa kesulitan pada tahap awal mempelajari bahasa Arab, khususnya terkait fondasi tata bahasa (qawā‘id). Karena itu, penyusunan buku ini dirancang secara sistematis, bertahap, dan disertai contoh yang sederhana agar pembaca dapat memahami setiap konsep dengan ringan namun tetap mendalam.

Fenomena ini menegaskan betapa rentannya individu, termasuk anak-anak, yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berpotensi eksploitatif, apalagi jika terjadi di daerah perbatasan atau wilayah yang rentan terhadap kejahatan semacam ini.
kompleksitas perlindungan hak individu dalam konteks yang lebih luas, termasuk di dalamnya potensi kerentanan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor pariwisata memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek hukum pidana, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kelembagaan pengawasan.

Ilmu hukum tata negara dianggap sebagai bagian dari ilmu hukum yang objek kajiannya berupa negara dan konstitusi. Contohnya adalah ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara. Sebutan terkait hukum tata negara biasa teridentik dengan bahasa hukum konstitusi, alasannya sederhana bahwa objek kajian hukum tata negara tidak hanya berputar pada tataran hukum Negara saja melainkan

buku ini dilengkapi dengan glosarium terperinci, prinsip-prinsip desain kurikulum, dan contoh-contoh praktis, menjadikannya peta jalan yang memberdayakan pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan berorientasi pada masa depan.

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan tantangan global yang kini menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Dalam konteks ini, transformasi menuju ekonomi hijau tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap negara di dunia. Buku “Pajak Hijau dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” hadir sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan mengenai peran instrumen fiskal, khususnya pajak hijau,

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karakter, pembinaan moral, serta penjaga harmoni sosial. Dinamika sosial, perkembangan regulasi pendidikan, dan tuntutan tata kelola modern mendorong perlunya sistem sertifikasi yang dapat meningkatkan kualitas kelembagaan pesantren secara terukur, sekaligus memastikan bahwa implementasi moderasi beragama dan prinsip keberlanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dari

moderasi beragama dalam tata kelola pesantren di Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara telah memainkan peran strategis dalam membentuk karakter bangsa, menyebarkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin, serta menjaga harmoni sosial. Perkembangan zaman, regulasi pendidikan, dan tuntutan tata kelola yang semakin kompleks menuntut hadirnya sistem sertifikasi yang kredibel, komprehensif, dan adaptif.

Sertifikasi pesantren dipandang perlu sebagai instrumen yang mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan keberlanjutan program dan layanan pesantren di era modern. Integrasi moderasi beragama dalam sistem ini diharapkan dapat memperkaya karakter pendidikan pesantren sehingga tetap berakar pada tradisi, namun progresif menghadapi dinamika zaman.