Buku dalam Proses

Ilmu hukum tata negara dianggap sebagai bagian dari ilmu hukum yang objek kajiannya berupa negara dan konstitusi. Contohnya adalah ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara. Sebutan terkait hukum tata negara biasa teridentik dengan bahasa hukum konstitusi, alasannya sederhana bahwa objek kajian hukum tata negara tidak hanya berputar pada tataran hukum Negara saja melainkan […]

buku ini dilengkapi dengan glosarium terperinci, prinsip-prinsip desain kurikulum, dan contoh-contoh praktis, menjadikannya peta jalan yang memberdayakan pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan berorientasi pada masa depan.

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan tantangan global yang kini menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Dalam konteks ini, transformasi menuju ekonomi hijau tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap negara di dunia. Buku “Pajak Hijau dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” hadir sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan mengenai peran instrumen fiskal, khususnya pajak hijau,

Penulis menyadari bahwa banyak peserta didik merasa kesulitan pada tahap awal mempelajari bahasa Arab, khususnya terkait fondasi tata bahasa (qawā‘id). Karena itu, penyusunan buku ini dirancang secara sistematis, bertahap, dan disertai contoh yang sederhana agar pembaca dapat memahami setiap konsep dengan ringan namun tetap mendalam.

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karakter, pembinaan moral, serta penjaga harmoni sosial. Dinamika sosial, perkembangan regulasi pendidikan, dan tuntutan tata kelola modern mendorong perlunya sistem sertifikasi yang dapat meningkatkan kualitas kelembagaan pesantren secara terukur, sekaligus memastikan bahwa implementasi moderasi beragama dan prinsip keberlanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dari

moderasi beragama dalam tata kelola pesantren di Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara telah memainkan peran strategis dalam membentuk karakter bangsa, menyebarkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin, serta menjaga harmoni sosial. Perkembangan zaman, regulasi pendidikan, dan tuntutan tata kelola yang semakin kompleks menuntut hadirnya sistem sertifikasi yang kredibel, komprehensif, dan adaptif.

Sertifikasi pesantren dipandang perlu sebagai instrumen yang mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan keberlanjutan program dan layanan pesantren di era modern. Integrasi moderasi beragama dalam sistem ini diharapkan dapat memperkaya karakter pendidikan pesantren sehingga tetap berakar pada tradisi, namun progresif menghadapi dinamika zaman.

Buku Hukum Pariwisata di Indonesia Pasca Omnibus Law menguraikan perubahan mendasar dalam regulasi kepariwisataan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya. Reformasi hukum ini membawa penyederhanaan perizinan, penyeragaman standar usaha, serta penguatan investasi sebagai strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata nasional. Melalui skema Perizinan Berbasis Risiko, berbagai jenis usaha pariwisata kini diklasifikasikan sesuai tingkat risiko sehingga proses perizinan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan.

Hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kebutuhan energi, tuntutan transparansi, serta kewajiban menjaga keberlanjutan lingkungan. Kerangka hukum utama sektor ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pembaruan regulasi ini menegaskan penguatan pengawasan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam, penataan sistem perizinan, serta peningkatan kewajiban pelaku usaha dalam penambangan yang berwawasan lingkungan.